REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Kita sering mendengar mafia migas, namun bagaimana dengan di laut. Ternyata, menurut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), sektor kelautan dan perikanan pun ada mafianya.

Ketua HNSI, Yussuf Solichien, membenarkan kalau ternyata ada mafia di sektor kelautan. Namun mafia tersebut belum tentu nelayan. Justru mereka sangat merugikan nelayan.

Alasannya mafia tersebut menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah laut dengan harga nonsubsidi. Oknum tersebut, yang kadang mengaku nelayan, membeli solar bersubsidi di darat.

Melihat kondisi yang sama sekali tak menguntungkan nelayan, pihaknya mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina. Kerjasama ini untuk membuat solusi meminimalisasi upaya transhipment tersebut.

Caranya, dengan mengeluarkan kartu pintar. Dengan adanya kartu itu, maka kapal nelayan akan tertera dalam database.

''Misalkan, nama nahkoda, kebutuhan solar, penyerapan solarnya bisa terpantau, Termasuk, akan diketahui kapal tersebut menangkap ikan di mana, transit dan berlabuh di mana saja,'' tutur dia, Kamis (4/9). Sehingga, jika nelayan itu nakal, seperti menjual solar subsidi ke harga nonsubsidi, bisa diketahui dengan mudah.

Selain itu, dengan adanya kartu ini, pemerintah bisa mengetahui angka riil kebutuhan Solar bagi nelayan. "Kami sudah tawarkan, supaya ada kartu pintar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika