Kamis 04 Sep 2014 16:58 WIB

Keran BBM Subsidi untuk Nelayan Kembali Dibuka

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Yudha Manggala P Putra
Nelayan mengisi solar di atas kapal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Muara Baru, Jakarta, Rabu (26/2).
Foto: Republika/Prayogi
Nelayan mengisi solar di atas kapal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Muara Baru, Jakarta, Rabu (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Angin segar kembali menyapa nelayan Indonesia. Pemerintah telah membuka lagi kran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat pesisir tersebut. Terhitung September sampai Desember, ada 670 ribu kilo liter Solar yang diperuntukan bagi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif Cicip Sutardjo, mengatakan, awal Agustus kemarin ada pembatasan pembelian solar. Pembatasan secara nasional yakni 4,5 persen. Namun, dampak pembatasan ini terhadap nelayan sangat besar, yakni sekitar 20 persen. "Akibatnya, nelayan kesulitan mendapatkan solar," ujar Sharif, Kamis (4/9).

Pembatasan tersebut, berlaku di sejumlah wilayah. Seperti, Jawa, Sumatera dan Bali. Dengan adanya pembatasan itu, nelayan tak bisa melaut. Dampak selanjutnya, hasil tangkapan mengalami penurunan. Kondisi ini, menyebabkan melambungnya harga ikan.

Tentu saja, lanjut Sharif, pembatasan ini sangat merugikan nelayan. Mereka, kehilangan sebagian penghasilannya. Karena, sulit mendapatkan solar. Melihat kondisi itu, KKP kemudian bersinergi dengan BPH Migas dan PT Pertamina, untuk membuka kembali kran subsidi ini.

Upaya negosiasi itu, membuahkan hasil. Terhitung, 2 September kemarin, BPH Migas membuat surat edaran bahwa ada penambahan kuota subsidi Solar khusus nelayan.

Sharif menyebutkan, pada tahun ini KKP mengusulkan kuota BBM bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan sebanyak 2,7 juta kilo liter. Akan tetapi, berdasarkan penghitungan yang terbaru, kebutuhan BBM untuk sektor ini hanya 1,8 juta kilo liter.

Namun, lanjutnya, sampai Agustus kemarin, yang terserap baru 1,1 juta kilo liter. Sudah keterserapannya rendah, ada kebijakan pembatasan juga. Akibatnya, kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan nelayan. "Beruntung, saat ini masalah tersebut telah teratasi," ujarnya.

Pertamina, sambung Sharif, berjanji akan mengalokasikan tambahan kuota BBM bersubsidi tersebut sebesar 670 ribu kilo liter. Dengan begitu, sampai akhir tahun angka konsumsi BBM bersubsidi untuk sektor ini sama dengan data 2013. Sekitar 1,8 juta kilo liter.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement