REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program kredit usaha rakyat (KUR) belum merangkul pelaku usaha kecil secara maksimal.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku usaha mencapai 56 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, pelaku usaha yang menjadi debitur KUR hanya 11,5 juta. Padahal, anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk program ini cukup besar. Selama 2014, anggaran yang dikucurkan untuk KUR sekitar Rp 23 triliun.
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, mengatakan, pihaknya akan terus mendorong supaya banyak pelaku usaha kecil, mikro atau UKM, yang menjadi calon debitur KUR. Targetnya, sampai 2015 itu, ada penambahan 40 persen dari 11,5 juta calon penerima yang ada.
"Kita akan upayakan, supaya targetnya terealisasi," ujarnya, Rabu (3/9).
Apalagi, lanjutnya, saat ini ada tujuh bank yang siap melayani pelaku usaha tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menggandeng lembaga penjamin pinjaman, supaya bisa memberikan kemudahan bagi calon penerima KUR tersebut.
KUR ini, sambung Braman, merupakan salah satu akses pembiayaan untuk usaha mikro. Karena itu, pemerintah terus menggulirkan program ini sejak 2007 lalu sampai saat ini. Supaya, daya saing pelaku usaha kecil dan koperasi bisa terdongkrak.
Saat ini, pihaknya bersama-sama dengan lembaga perbankan dan penjamin pinjaman, memberikan pembinaan dan advokasi. Sasarannya, yaitu koperasi. Peran koperasi ini, sebagai pendamping bagi pelaku usaha kecil tersebut untuk mendapatkan kredit komersial lainnya.
Jadi, bila pelaku usaha kecil ini berkembang, mereka bisa naik kelas berkat pendampingan dari koperasi yang telah diadvokasi tersebut. Saat ini, pihaknya telah membina 2.500 pelaku pendampingan. Serta membina 420 koperasi yang tersebar di Indonesia. Nanti, kedepannya setiap koperasi akan merangkul 64 calon debitur.
"Jadi, tahun ini saja akan ada penambahan 27 ribu calon penerima KUR," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
