REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tanpa pemberitahuan, Wakil Presiden, Boediono melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah instansi pemerintahan yang menangani data kependudukan pada Rabu (3/9). Ia memastikan sejumlah quick wins agenda reformasi birokrasi. Wapres Boediono adalah Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
Dengan rangkaian kendaraan yang tidak menggunakan sirine seperti perjalanan resmi, inspeksi Wapres Boediono dan rombongan pertama kali dilakukan ke kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kemayoran.
“Ini suasananya bagus, proses penyelesaian paspor lewat online dan offline juga baik. Saya mendapat laporan ada kemajuan jadi saya ingin cek sendiri. Di Kemayoran ini sudah baik, tapi belum tentu merata di seluruh Indonesia. Tugas kita memperbaiki kantor imigrasi di seluruh Indonesia mendekati standar kantor yang di Kemayoran ini,” katanya.
Wapres melanjutkan sidaknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mengecek kecepatan pengurusan sertifikat tanah dan pengecekan sertifikat demi transaksi jual-beli.
Sempat terjadi dialog antara Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro dengan kepala kantor tentang monitor ruangan yang tidak berfungsi dan sistem pengaduan pesan singkat yang belum jelas mekanisme responnya.
Wapres Boediono kemudian berpindah ke Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat untuk mengecek proses pembuatan e-KTP Dalam kunjungan itu Wapres membicarakan persoalan 300 ribu warga pemilik KTP lama DKI Jakarta yang telah didata namun belum mendapatkan KTP baru versi elektronik.
Di hadapan Wapres, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang turut dalam rombongan, berjanji akan menyelesaikan sejumlah hal mendesak antara pemerintah DKI Jakarta dan data center kependudukan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, terutama mengenai upaya menunggalkan data.
Terakhir, Wapres Boediono berkunjung ke Satuan Pelaksana Administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Di sini Wapres berkeliling gedung, dari lobi depan, ke ruang tunggu pemohon SIM, ruang simulator mobil dan motor, ruang tes teori, lapangan terbuka untuk tes mobil hingga ruang tes kesehatan yang disediakan bagi mereka yang tidak membawa surat keterangan sehat.
Di situ Wapres sempat mempertanyakan kemana dibayarkan setoran tersebut. Sayangnya dokter Polri yang bertanggungjawab atas tes kesehatan tersebut tidak ada di tempat.
“Ini yang belum jelas, saya perlu info lebih lanjut tentang tes kesehatan ini. Tapi sayang saya belum bisa bertemu dengan yang ditugaskan. Nanti kita lihat lebih lanjut soal tes kesehatan, ini harus diperbaiki,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika