Rabu 03 Sep 2014 16:16 WIB

Soal Koalisi Ramping, Nasdem Bantah Jokowi-JK Pecah

Rep: c73/ Red: Mansyur Faqih
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbicara kepada media usai rapat tertutup di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8). (Republika/ Tahta Aidilla)
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbicara kepada media usai rapat tertutup di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8). (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem menegaskan, tak ada ketidaksepakatan dalam partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Karena, usulan konsep yang masuk ke tim transisi hanya akan akan menjadi pertimbangan. 

"Tidak ada indikasi perpecahan dalam koalisi. Kalau ada perbedaan pendapat itu baru usulan, belum diputuskan," tutur Ketua DPP Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan kepada ROL, Rabu (3/9).

Menurutnya, Jokowi juga memiliki pandangan yang sama dengan partai koalisi yang menginginkan bergerak langsung dan mengerjakan hal penting sesuai visi misinya. 

Namun, ia menilai wajar jika ada perbedaan pendapat antara JK dan Jokowi. Misalnya, terkait isu perampingan kabinet. Karena memang tidak mudah untuk memotong jumlah kementerian. 

Partai koalisi, ujar dia, melihat agar jangan sampai sampai ada langkah yang membelenggu pemerintah Jokowi-JK ke depan. Karena jika terdapat satu atau dua kementerian digabung, maka akan ada kementerian yang tersandera. 

"Intinya, bukan jumlahnya yang ramping. Tapi bagaimana manajemen pemerintahan itu berjalan," tambahnya.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masing-masing kementerian menyadari bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement