REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan mengevaluasi kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Karena pemerintah melalui kementerian ESDM telah menaikkan TDL untuk beberapa golongan per 1 September 2014.
"Kita akan coba evaluasi lagi. Ini setiap waktu naik terus dan memberatkan masyarakat," ujar ketua tim ekonomi Jokowi-JK, Arif Budimanta, Senin (2/9).
Selain memberatkan masyarakat, kenaikan TDL juga menyumbang inflasi. Karena energi merupakan komponen utama produksi.
PDIP, katanya, akan menghitung ulang kenaikan TDL terhadap biaya produksi. "Jadi kita akan melakukan audit," ujarnya.
Tim ekonomi akan melakukan penghitungan hingga mendapatkan biaya produksi yang efisien. "Dari situ kita akan menghitung tarif yang sesuai," ujarnya.
Untuk menangani krisis listrik, Arif mengatakan, Indonesia harus segera melakukan konversi pembangkit bahan bakar minyak (BBM) ke nonminyak, seperti gas. Langkah tersebut dapat menghemat energi sebesar 30 persen.
Guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih mengatakan, program yang sudah direncanakan dengan baik semestinya dilaksanakan. Ia tidak khawatir rakyat miskin akan dirugikan ketika TDL dinaikan asalkan uangnya dikembalikan ke masyarakat.
"Kalau dikembalikan ke rakyat yang memerlukan malah lebih baik. Jadi tak dinikmati oleh sebagian orang kaya," ujarnya.
Uang dari kenaikan TDL, menurutnya, dapat dikembalikan pada masyarakat melalui asuransi kesehatan, perbaikan irigasi yang rusak, subsidi rakyat miskin dan pembangunan perumahan di kampung kumuh. "Jadi justru rakyat kecil yang paling banyak mendapatkan manfaat," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
