REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Komite Etik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar sidang terhadap Florence Sihombing, Selasa (2/9). Sidang etik tersebut akan mendengarkan keterangan dari Florence.
Dekan Fakultas Hukum UGM, Paripurna mengatakan, sidang akan mendengarkan keterangan Florence untuk menentukan sanksi yang tepat. Setelah itu, Florence akan diberikan kesempatan untuk menanggapi sanksi tersebut.
Selanjutnya, lanjut Paripurna, komite etik akan menunggu Florence dalam pengajuan hak keberatannya "Keputusan baru akan diambil," ujar Paripurna di Fakultas Hukum UGM, Selasa.
Ia menambahkan, keputusan hasil sidang etik belum akan keluar hari ini. Karena butuh waktu untuk melakukan kajian.
Paripurna menjelaskan, perbuatan yang meresahkan banyak orang merupakan indikasi pelanggaran kode etik. Selain itu, mengucapkan kata-kata yang tidak patut juga termasuk pelanggaran etik.
Lebih lanjut, Paripurna menerangkan, perbuatan yang tidak patut yang mengakibatkan reaksi besar dari masyarakat merupakan indikasi dari pelanggaran etik. Karenanya, UGM merasa perlu untuk mengkaji hal tersebut apakah masuk dalam kategori pelanggaran etik.
Penyelesaian secara pidana, lanjut Paripurna, bisa dilakukan jika tidak ditemukan cara lain. Meski pun dampak dari sanksi pidana sangat berat terutama kepada pendidikan.
Menurut Paripurna, penyelesaian secara etika lebih tepat dalam kasus Florence. Karena penyelesaian secara pidana kurang memiliki asas manfaat.
"Saya meyakini masyarakat juga Jogja sangat pemaaf," katanya.
Mengenai kemungkinan sanksi yang dijatuhkan oleh UGM terhadap Florence, Paripurna belum bisa memastikan. Namun, ia mengaku Florence tidak akan sampai dikeluarkan.
Kamis (28/8) Florence memposting kicauannya di sosial media Path. Kicaun Florence dinilai menghina masyarakat Yogyakarta. Akibatnya, Florence mendapat kecaman dari banyak orang dan kemudian dilaporkan ke kepolisian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
