REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur for Strategic Initiative Lucky Djani menilai presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya konsisten dengan sikap partainya selama ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selalu menolak setiap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM.

"Walau (kenaikan BBM) masih wacana, justru di sini tantangan bagi Jokowi juga PDIP untuk mencoba konsisten atas argumentasi yang telah mereka kembangkan selama sepuluh tahun terakhir," kata Lucky saat dihubungi Antara dari Jakarta, Senin.

Lucky mengingatkan bagaimana PDIP pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu konsisten menolak kenaikan BBM dengan argumentasi yang cukup meyakinkan. "Jadi sebaiknya konsisten saja dengan wacana yang selama ini dikemukakan oleh politikus PDIP. Karena argumentasinya rasional dan cari jalan bagaimana mereka bisa aplikasikan," tambahnya.

Hal ini, menurut Lucky, sekaligus membuktikan pada masyarakat bahwa PDIP yang selama ini menolak kenaikan BBM tidak sekedar ingin berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi siap mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi untuk mengurangi defisit anggaran.

Selanjutnya, subsidi BBM ini akan dialihkan untuk kesejahteraan rakyat terkait sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, bantuan langsung pada masyarakat miskin, dan lainnya yang saat ini masih dikaji oleh tim transisi.

Namun, wacana ini menimbulkan pro dan kontra, bahkan dari internal PDIP sendiri yang mengusung Jokowi sebagai Presiden. Misalnya politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka yang menilai mengurangi subsidi BBM untuk dialihkan ke sektor lain bukan lah satu-satunya cara untuk mendapatkan anggaran.

Menurutnya kenaikan BBM menyebabkan rakyat sebagai korban. Meskipun begitu, Rieke yakin Jokowi tidak akan tunduk pada ekonomi pasar dengan menaikkan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika