REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK membantah kalau kabinet pemerintahan periode 2014 – 2019 akan bersih dari kepentingan partai politik. Sebab, kalangan profesional yang dimaksud Jokowi juga bukan berarti tak berasal dari kader partai.

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi tak pernah menyatakan kebinetnya harus melepas atribut parpol. Ia hanya menegaskan agar para  menterinya ke depan dapat fokus dalam menjalankan urusan pemerintah, bukan parpol.

“Pak Jokowi tak pernah buat pernyataan seperti itu (menteri bukan pengurus parpol). Ia hanya bilang tantangan pemerintahan ke depan berat sehingga dibutuhkan orang yang mampu total sebagai menteri,” kata Hasto di Rumah Transisi, Senin (1/9).

Dia menambahkan, profesionalitas adalah keharusan dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan UU, parpol memang diminta menyiapkan calon pemimpin. Menteri dinilai sebagai jabatan strategis agar parpol bisa menyampaikan juga program ideal mereka.

Menurut dia, kalangan profesional bukan harus orang-orang di luar parpol. Namun bagaimana komposisi menteri nanti, kata Hasto menjadi wewenang Jokowi-JK. Parpol pengusungnya komitmen akan membantu agar janji kampanye pasangan terpilih, terwujud.

Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal menambahkan, kalau memang ada kebijakan tersebut, sepenuhnya menjadi pertimbangan Jokowi-JK. Pastinya ada kordinasi antara mereka bersama parpol pengusung lainnya.

Kerja tim transisi hanya sebatas perintah Jokowi-JK. “Namun saya jamin, Jokowi-JK tidak bisa ditekan,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika