REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II mempertanyakan integritas dan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, sepanjang pelaksanaan pileg dan pilpres 2014 sebanyak 102 penyelenggara dipecat Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Pemilu kali ini sangat amburadul, pilpres sama dengan pileg tidak jauh beda. 102 dipecat DKPP, diberhentikan sementara ribuan orang, dan ribuan lagi ditegur DKPP," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Herman Kadir, saat rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9).
Banyaknya penyelenggara yang dipecat, menurut Herman, menjadi salah satu bukti ada persoalan serius di internal KPU. Sebelum menjadi lebih parah, menurutnya perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, KPU masih harus melanjutkan tugasnya menyelenggarakan ratusan pilkada yang akan digelar tahun depan.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penyelenggara pemilu yang diberhentikan memang menjadi salah satu persoalan yang harus dievaluasi KPU.
Terkait pilpres, menurutnya, lima penyelenggara diberhentikan. Yakni lima komisioner KPU Kabupaten Dogiyai. Sementara 97 orang lainnya dipecat terkait pelaksanaan pileg. Terdiri dari 47 komisioner KPU kabupaten/Kota, 45 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan tujuh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Sementara penyelenggara yang diberhentikan sementara di tingkat KPU provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 1.463 orang. Penyelenggara yang mendpaat teguran sebanyak 140 orang. Dimana 37 di antaranya terkait pelaksanaan pilpres.
"Penyelenggara pemilu yang telah dihukum pidana sebayak 13 orang. Namun yang direhabilitasi juga cukup banyak, sekitar 171 orang," jelasnya.
Jumlah total penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran, menurut Husni sebanyak 2.433 orang. Dari total penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia yang berjumlah 4.101.490 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
