REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurangan subsidi BBM memang tidak bisa dielakkan lagi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoynon (SBY) dan presiden terpilih Joko Widodo harus sama-sama membuat kebijakan kenaikan harga BBM secara bertahap.

Direktur Eksekitif Center for Energy and Strategic Resources Indonesia (Cesri) Prima Mulya Sari mengatakan persoalan subsidi adalah masalah bangsa, masalah kemaslahatan bangsa. Dengan begitu, baik SBY maupun Jokowi harus sama-sama bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar atas masalah ini.

"Jika kita melihat ini sebagai masalah bangsa, SBY maupun Jokowi tentu tidak akan ribut memperdebatkan kenaikan harga BBM," kata Prima di Jakarta, Senin (1/9).

Ia mengajak SBY dan Jokowi untuk menjaga kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok tertentu. Keterlambatan pengurangan subsidi di masa lampau pun, kata Prima, akan menjadi beban di kemudian hari.

Pada sisi lain, ia menilai pengurangan subsidi BBM terlambat dilakukan. Manajemen dadakan yang terjadi saat ini, mengakibatkan kekagetan masyarakat sehingga terjadi antre di SPBu-SPBU.

Pembatasan kuota BBM yang telah mendapat restu DPR dan BPH migas, jelas Prima, sejatinya dilakukan dengan terencana. "Sosialisasi sangat penting dilakukan, rakyat diajak duduk bersama, sehingga tidak terjadi kepanikan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika