REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo mengatakan kondisi perlistrikan Indonesia perlu ditata ulang. Termasuk di antaranya soal struktur tarif.

Lebih cepatnya pertumbuhan konsumsi listrik daripada pertumbuhan infrastruktur menjadi problem utama listrik di Indonesia. “PLN belum memiliki dana yang cukup untuk dialokasikan ke pembangunan infrastruktur,” kata dia kepada Republika, Ahad (31/8).

Patut diakui dengan menaikkan tarif listrik secara bertahap, PLN mampu menghemat subsidi listrik  hingga Rp 8,51 triliun. Namun, anggaran yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan infrastruktur listrik jumlahnya jauh di atas itu. Menurut Sudaryatmo, selain menaikkan tarif listrik PLN juga harus meningkatkan elektrifikasi.

“Dengan naiknya tarif listrik harusnya jumlah wilayah yang teraliri listrik juga bertambah agar kompensasi kenaikannya dinikmati merata oleh masyarakat,” imbuh dia. YLKI juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pemberian subsidi listrik bagi konsumen rumah tangga.

Bagi pengguna daya 450 VA, pemberian subsidi listrik dianggap pantas karena konsumennya mayoritas kalangan menengah ke bawah. Namun, para pengguna daya 900 VA seharusnya tidak lagi menerima subsidi penuh. Karena, penggunanya berasal dari kalangan menengah yang mampu.

Solusinya, kata Sudaryatmo, subsidi bagi pengguna kelas menengah adalah dengan memberikan kuota. “Jadi setelah penggunaan sekian kwh tidak perlu disubsidi,”  pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika