REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di harapkan untuk memperhatikan masalah TKI TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Termasuk dalam hal penempatan maupun perlindungan.

Demikian disampaikan Ketua POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Arab Saudi, Zainal Arifin, Sabtu (30/8) di Jeddah. Menurut Zainal, selama ini permasalahan TKI selalu di anak tirikan. Perhatian baru terasa setelah terjadinya suatu masalah dan meledak

dalam media. Tetapi antisipasi untuk meminimalisir suatu kasus sering kali

terabaikan.

Ia meminta perhatian kepada TKI tak hanya sekedar dalam tataran undang-undang atau sistem. TKI justru meminta realisasi dalam hal perhatian dan perlindungan lebih ditingkatkan.

Khususnya dalam upaya membenahi SDM yang berhadapan langsung dengan TKI di luar negeri. Upaya pembersihan di instansi-instansi terkait, termasuk Perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) juga perlu dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi - JK," tutur dia seperti rilis yang diterima Republika, Sabtu (31/8).

Ia berharap pemerintahan yang baru lebih memperhatikan  segi perlindungannya, reformasi SDM di instansi terkait, dan tetap mempertahankan moratorium TKI Informal ke negara - negara yang tingkat permasalahannya tinggi. Salah satu contohnya adalah Arab Saudi

Masalah pendidikan tersebut juga patut menjadi prioritas, khususnya perhatian Pemerintah terhadap sekolah - sekolah tersebut sama rata, jangan ada diskriminatif antara Sekolah yang dikelola Pemerintah dan Masyarakat. Terkait sekolah saat ini ada lima sekolah bagi anak TKI antara lain Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Makkah yang dikelola oleh Pemerintah.

Kemudian Sekolah Islam Terpadu (SIT) Darul Ulum serta TPA An Nashiriyah yang dikelola oleh masyarakat. "Karena ini menyangkut generasi bangsa, jangan karena adanya perbedaan dan diskriminatif dalam memberikan perhatian, anak - anak TKI menjadi korbannya," tutup Zainal

Ikuti Whatsapp Channel Republika