REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kasus dugaan korupsi anggaran jaringan internet untuk 100 sekolah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang dianggarkan pada 2011-2012 berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Sulsel ditemukan adanya penggelembungan sebesar Rp150 juta.
"Sudah diaudit BPK dan Inspektorat Kabupaten Sinjai. Ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 74 juta lebih, akan tetapi hasil audit Inspektorat Sulsel menyebutkan angka Rp150 juta," ujar panitia lelang, Hasir Ahmad surat elektroniknya di Makassar, Ahad.
Ia mengatakan, pada proyek pemasangan jaringan internet untuk 100 sekolah di Kabupaten Sinjai itu, pemerintah daerah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,8 miliar dan dianggarkan melalui dana APBD.
Saat lelang terbuka dilaksanakan, ada tiga rekanan yang mengikuti lelang dan mengusulkan, akan tetapi panitia setelah melakukan verifikasi administrasi menyatakan cuma satu yang memenuhi ketentuan yakni CV Hikari.
Dalam penawaran itu, CV Hikari mengajukan biaya rencana kerja sebesar Rp1,7 miliar atau tertinggi dari penawar lainnya. Akan tetapi, dua perusahaan yang menawar tidak memenuhi syarat administrasi sehingga harus digugurkan.
"Tiga perusahaan menawar dan CV Hikari memenangkan tender karena memenuhi semua persyaratan meskipun angka penawarannya lebih tinggi dari dua penawar lainnya, akan tetapi penawaran CV Hikari itu masih dibawah pagu anggaran," katanya.
Setelah proyek berjalan, muncul permasalahan ketika salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari LMRI melaporkan adanya ketidakberesan dalam proyek pemasangan jaringan internet itu.
Inspektorat Kabupaten Sinjai bersama BPKP melalukan audit dan menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp74 juta lebih dan berdasarkan audit itu juga langsung dilakukan pengembalian ke kas daerah.
Penyidik kejaksaan meminta bantuan Inspektorat Sulsel melakukan audit ulang dan menemukan adanya potensi kerugian dalam penggelembungan itu sebesar Rp150 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika