REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mantan Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH. Hasyim Muzadi, mengaku sempat diminta dan diusulkan menjadi Menteri Agama (Menag) oleh beberapa elite partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK).

"Ketepatan saja oleh orang-orang yang mendukung Jokowi-JK (elite parpol), saya diminta menjadi Menteri Agama," tutur Hasyim pada Sabtu (30/8) malam.

Tapi karena sudah 'masbuk' (sepuh) atau 'expired' (lewat masanya), lanjut  Hasyim, dirinya mengaku tidak pas menjadi menteri agama. Apalagi, 10 tahun lalu pernah menjadi cawapres.

"Yang paling ngeri, kalau saya dipanggil Komisi DPR sebagai Menteri, kurang pas. Itu lebih pas bagi elit-elit parpol pendukung Jokowi-JK seperti Anas Tohir dan Karding," papar Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Conference of IslamicScholars (ICIS) itu.

Karena diberi (Menteri Agama) tidak mau, ujarnya, maka diminta untuk memberikan nama pengganti untuk menjadi Menteri Agama.

Menurut Hasyim, persoalan siapa yang menjadi menteri agama itu perlu dipikirkan oleh warga Nahdliyin, khususnya PBNU.

"Harus dicari siapa figur atau sosok yang bagus. Apakah orang itu sanggup memegang amanah? Hingga saat ini, saya belum ada yang 'mumtaz' (figur yang cocok). Ini mohon diperhatikan," Ungkap Hasyim.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, jelasnya, pengurus PWNU harus berkomitmen pada pimpinan negara untuk mengawasi mereka saat menyelenggarakan kekuasaan secara umum.

"Tidak peduli menterinya berasal dari NU atau bukan, harus kita awasi kebijakan publik dan fasilitas jabatan yang didapatnya," papar Hasyim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika