REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan
Partai Demokrat menyatakan tidak ingin membahas rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga BBM. Partai yakin, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menaikkan harga BBM karena akan membebani masyarakat.
"Gak mau ke sana dulu. Masih banyak yang perlu dipikirkan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua kepada Republika, Sabtu (30/8).
Menurutnya, Demokrat tidak dalam posisi sebagai oposisi atau menolak rencana kenaikkan harga BBM. Namun, sebagai penyeimbang dan mengkritisi.
Demokrat, katanya, tak ingin berbicara mengenai rencana tersebut. Karena masih memikirkan program pada akhir pemerintahan SBY. "Ke depan itu menjadi (hak) pemerintah berikutnya dan partai pendukung berikutnya," katanya.
Meski pun, ia menyarankan untuk mencari solusi alternatif jika memang pemerintah mendatang memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Seperti pada buku putih yang dikluarkan PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.
"Saya kira, kita tidak harus mengatakan tidak atau iya karena itu kebijakan mereka," katanya.
Max mengatakan, Demokrat tidak menginginkan kenaikan harga BBM pada akhir pemerintahan SBY. Karena pemerintah baru saja menaikkan tarif dasar listrik serta elpiji 12 kg.
"Ini tentu membebani rakyat, kalau ditimpa kenaikan BBM itu menjadi fenomena buruk. Karena akan berdampak harga naik kemudian angkutan pun akan naik, barang ditimbun spekulan, inflasi membesar dan saya kira sangat menyiksa rakyat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika