REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemerintah kemungkinan besar telah menyiapkan skenario anggaran untuk menambah kuota bbm bersubsidi. Meski dalam APBN-P 2014 tidak ada alokasi dana untuk menambah kuota, namun Ahmadi mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan antisipasi. Anggaran untuk menambah kuota BBM bersubsidi, kata Ahmadi, diambil dari alokasi program di K/L.

"Sampai saat ini ada program-program K/L yang belum terlaksana dan sepertinya memang diskenariokan untuk tidak dilaksanakan," kata Ahmadi kepada Republika, Jumat (29/8).

Dengan tidak terlaksananya program, otomatis akan ada dana tersisa yang dapat dialokasikan untuk pengadaan BBM bersubsidi. Meski dalam APBN-P pemerintah diminta untuk tidak menambah kuota, namun dengan penerbitan Perppu penambahan itu dapat dilakukan. Oleh karena itu dalam RAPBN 2015 ada skenario carry over yang dibebankan kepada APBN 2015.

"Tapi di dalam UU-nya sendiri tidak terbuka ruang untuk menambah subsidi, kalo pemerintah mau menaikkan harga bbm bersubsidi pasti kekurangan ini bisa diatasi," paparnya.

Ia mensinyalir adanya penimbunan dan penyelundupan BBM sehingga kelangkaan terjadi di masyarakat. Karena, menurut perhitungan pada semester I kuota 46 juta kiloliter akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika