REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Indonesia dan Spanyol merencanakan kerja sama pembebasan visa bagi para pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas.
"Itu baru, memang tadi membahas tentang kemungkinan itu perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas Spanyol dan Turki," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa selepas bertemu secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Garcia-Margallo di sela-sela Forum Global ke-6 Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAOC) di Nusa Dua Bali, Jumat.
Namun, Marty tidak menyebutkan latar belakang kerja sama pembebasan visa untuk paspor diplomatik dan dinas dalam konteks hubungan Indonesia dengan negeri matador itu.
Selain rencana pembebasan visa, pertemuan kedua menteri itu juga membahas rencana pembentukan forum konsultasi bersama antara Indonesia-Spanyol.
"Spanyol adalah salah satu inisiator bersama Turki di UNAOC ini, jadi tentunya kami membahas tentang hal-hal terkait UNAOC," kata Marty.
Spanyol, lanjut Marty, juga menyampaikan penghargaan dan harapan kepada Indonesia atas penanganan dua warga negara mereka yang menjadi korban kapal tenggelam di Pulau Sangeang Api, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Sabtu (16/8).
Sebelumnya, Menteri Marty Natalegawa dan Menteri Garcia-Margallo ikut membuka Forum Global ke-6 UNAOC bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Utusan PBB untuk UNAOC Abdulaziz Al-Nasser, Presiden Sesi ke-68 Sidang Umum PBB John William Ashe, Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao, dan Deputi Kementerian Luar Negeri Turki Naci Koru.
Aliansi Peradaban PBB dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada 14 Juli 2005. Aliansi itu bertujuan menjembatani jurang antara Islam dan Barat serta membangun kemauan politik dan aksi bersama untuk menghadapi prasangka, mispersepsi, dan menolak ekstrimisme dalam masyarakat.
Aliansi Peradaban PBB itu memiliki empat pilar tindakan yaitu pendidikan, kepemudaan, media, dan migrasi.