REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rumah transisi yang digunakan untuk menyusun program pemerintahan Jokowi – JK bukanlah untuk transaksi politik. Rumah tersebut jangan sampai disalahgunakan, karena bisa mengarah kepada delegitimasi pemerintahan Jokowi – JK.
“Rumah transisi bukan untuk transaksi,” imbuh pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, saat dihubungi, jumat (29/8). Politik saat ini memang sangat transaksional. Upaya keras memenangkan Jokowi diklaim menjadi alasan untuk mendapatkan jatah menteri.
Hal ini mengakibatkan orang yang tidak berkompeten, hanya karena sudah memperjuangkan Jokowi terpilih dan menang pada pilpres kemarin, diusung jadi menteri. “Akibatnya kabinet tidak profesional,” imbuh Igor.
Dia menyatakan Jokowi jangan sampai menelan ludahnya sendiri. Dulu sudah berjanji akan membentuk kabinet profesional. Dulu mengusung koalisi tanpa syarat. “Itu semua harus direalisasikan,” papar Igor.
Jika Jokowi dinilai gagal melaksanakan janji – janjinya, maka kekecewaan masyarakat dipastikannya akan semakin besar. Kalau sudah kecewa, masyarakat akan menuangkan kritikan dalam berbagai bentuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika