REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peraturan presiden sebagai payung hukum penyelesaian permasalahan sosial dampak pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, hingga saat ini belum selesai. Akibatnya, penggenangan yang semula dijadwalkan pada September kemungkinan urung dilakukan.

''Ya, saya sangat menyayangkan kalau pengairan waduk jati gede molor lagi,'' ujar Ketua Komisi D DPRD Jawa Barat, Jabar M Qudrat Iswara, kepada wartawan Jumat (29/8).

Menurut Iswara, pengunduran penggenangan tersebut akan berdampak pada berbagai hal. Salah satunya, akan berpengaruh pada anggaran. Karena, di APBD perubahan Provinsi Jabar 2014 telah dianggarkan sekitar Rp 45 miliar untuk kompensasi pembebasan lahan.

"Berkonsekuensi logis pada anggaran yang sudah kami sahkan di APBD perubahan (2014) ini. Kalau tidak tersalurkan kan mengendap, jadi SILPA," katanya.

Selain itu, menurut Iswara, jika tidak digenangi pada periode ini, Ia khawatir akan muncul permasalahan lainnya. Misalnya, persoalan administratif. Sebab, aturan yang digunakan saat ini akan berbeda dengan tahun depan.

Saat ini, kata dia, pembebasan lahan menggunakan undang-undang. Yakni, melalui musyawarah mufakat dan dilaksanakan secara 13 tahap. ''Kalau nanti kan oleh BPN," katanya

Iswara mengatakan, biaya pembebasan lahan di tahun mendatang akan membengkak jika terdapat oknum yang secara sengaja menaikan harga tanah. Ia berharap, penggenangan Waduk Jatigede bisa dilakukan sesuai rencana semula, yakni pada September ini. ''Terlebih, pengunduran penggenangan sudah dilakukan berkali-kali,'' katanya.

Kendati begitu, Iswara berharap proses penggenangan bisa dilakukan secara matang dan melalui mekanisme yang benar. Seperti diketahui, Muspida Kabupaten Sumedang menolak penggenangan Waduk Jatigede jika semua permasalahan sosialnya belum diselesaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika