REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menghargai hak politik dan hak hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil kebijakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjelang akhir masa jabatannya. Namun, PDIP masih berharap SBY mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.

"Tapi kalau boleh kami menghimbau demi kemaslahatan bangsa demi penyelamatan ekonomi nasional. Pak SBY perlu mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM sebelum akhir masa jabatannya selesai 20 Oktober mendatang," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).

Lagi pula, Basarah melanjutkan, SBY juga belum secara resmi menyatakan kebijakan yang diambilnya sebagai keputusan final. Presiden terpilih Joko Widodo menurutnya juga terus melakukan pengkajian. Melalui pertemuan tim transisi dengan menteri-menteri pemerintahan SBY.

"Kan kita tidak tahu apakah itu sudah final Pak SBY tidak menaikkan harga BBM. Tim transisi juga terus mengkaji bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan terkait masalah ini," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, jika setelah pengkajian mendalam antara tim transis dengan menteri-menteri SBY diambil kebijakan tidak populer. Menurutnya hal tersebut pasti dilandasi pertimbangan matang. Yang pada akhirnya tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.

"Kita tunggu ajalah pertemuan tim transisi Jokowi-JK dengan menteri-menteri Pak SBY," ungkap Basarah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika