REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh harapan besar terhadap pemerintah baru untuk bisa membantu upaya tindak pidana korupsi. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memilih menterinya yang memiliki integritas tinggi.
"Syarat seorang menteri haruslah yang mempunyai integritas," kata Adnan Pandu Praja setelah sesi akhir diskusi dengan tema Tantangan dan Peluang Pemberantasan Korupsi dan Komitmen Pemerintah Baru, Kamis (28/8).
Adnan berpendapat, di negara ini memang banyak orang pintar, akan tetapi integritasnya kurang. Sehingga banyak orang pintar yang berurusan dengan penegak hukum KPK.
Terpenting kata Adnan, bagi pemerintah sekarang dalam memilih pembantu untuk mengurusi pemerintahannya, haruslah yang memiliki tiga karakteristik. Diantaranya karakteristik clean, clear dan habat.
Kata Pandu, yang dimaksud clean itu berarti tidak terjebak persoalan masa lalu, pelanggaran ham. Sementar clear, dia harus bisa mempertanggungjawabkan asal usul harta bendanya.
"Dia mesti clear dulu, dan KPK selalu dilibatkan dalam hal ini,' ujarnya.
Selanjutnya kata mantan anggota Kompolnas itu, calon pejabat presiden harus hebat. Habat yang pertama kata Adnan, pembantu presiden harus berani jujur, Meski jarang orang berani jujur di lingkungan korup. Kedua berani melawan intervensi, ketiga mau ditest integritas secara tertulis.
"Di tangan seorang pakar, orang ini korup, ini tidak, mereka tahu,'' katanya.
Adnan berkata, tanpa melewati proses tahapan-tahapan seperti itu, kabinet mendatang akan seperti kabinat sebelumnya. Banyak menteri yang diperiksa KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
