REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP PPP, Aunur Rofiq, menyatakan subsidi bahan bakar minyak (bbm) yang dijalankan pemerintah saat ini tidak tepat sasaran karena penikmat subsidi ialah mayoritas mobil pribadi atau mobil plat hitam.
"Subsidi bbm yang dijalankan pemerintah saat ini kurang tepat sasaran karena lebih dari 52 persen konsumen bbm bersubsidi ialah mobil plat hitam," tutur Aunur saat dihubungi ROL, Kamis (28/8) siang.
Hal ini sangat tidak adil bagi rakyat karena subsidi bbm dinikmati orang yang tidak berhak. Menurut Aunur, konsumen bbm bersubsidi yang berhak hanya kurang lebih 47 persen, terdiri dari angkutan umum, angkutan barang dan sepeda motor.
Pemerintah, lanjutnya, harus menghentikan alokasi subsidi bbm untuk mobil plat hitam. Saat ini, total alokasi bbm dari APBN berjumlah Rp 225-250 triliun.
"Jika mobil plat hitam tidak lagi menggunakan subsidi bbm atau beralih ke bbm non-subsidi, maka pemerintah dapat berhemat sekitar Rp 125 hingga Rp 130 triliun. Alih subsidi sebesar Rp 125 triliun dapat dialokasikan untuk petani sehingga sektor pertanian maju dan kedaulatan pangan terwujud," jelas Aunur.