REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Hidayat Nur Wahid menilai kebijakan menaikkan harga BBM kurang tepat. PKS pun menyatakan akan tetap menolak rencana itu.
Ia mengatakan, ada berbagai langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM.
"Inilah tugas negara. Untuk itulah presiden dipilih dengan gaji besar untuk memikirkan bagaimana hal semacam ini diatasi," kata Hidayat di Jakarta, Kamis (28/8).
Hidayat mengatakan, langkah yang lebih efektif ketimbang menaikkan harga BBM adalah melakukan penghematan anggaran.
"Betul bahwa subsidi yang tidak tepat itu harus dikoreksi. Itu kami setuju. Caranya bisa dengan perpajakan dinaikkan. Termasuk juga dengan kebocoran anggaran negara dikurangi. Termasuk juga penghematan anggaran negara," kata Hidayat.
Ia berasumsi, dengan adanya penghematan 10 persen di tiap kementerian, pemerintah bisa menghemat sekitar 200 triliun rupiah. Jumlah itu dinilai lebih dari cukup untuk dialokasikan ke program lain.
"Tiap tahun akan terjadi penghematan anggaran negara sekitar 10 persen. Setiap kementerian diperintahkan untuk menghemat sekitar 10 persen. Kalau itu kita laksanakan, 10 persen dari dua ribu triliun itu 200 triliun. Itu kan lebih dari cukup," papar dia.
Sementara itu, kata Hidayat, anggaran yang dihemat dari kenaikan harga BBM hanya sekitar Rp 60 triliun. "Nah kalau 200 triliun kita dapat dengan penghematan itu apa perlu kenaikan?" kata Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika