REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya tidak akan mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang akhir periode jabatannya. Persoalan BBM pun akan berlanjut pada pemerintahan Presiden/Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Jokowi-JK menyatakan siap untuk menaikkan harga BBM dan mengambil kebijakan tidak populer. Mengenai wacana kenaikkan BBM ini, Partai Amanat Nasional (PAN) belum membicarakannya. Ketua DPP PAN Saleh P Daulay mengatakan, partainya akan menunggu bagaimana kebijakan pemerintahan baru nanti. "Lihat sepertii apa aspirasi rakyat. Itu baru dibicarakan karena usulan kenaikan belum disampaikan ke parlemen," kata dia kepada Republika, Kamis (28/8).

Mengenai kebijakan terkait BBM ini, Saleh menilai langkah pemerintahan SBY sudah tepat. Ia sepakat pemerintahan sekarang tidak lagi menaikkan harga BBM, khususnya harga BBM bersubsidi. Karena ia mengatakan, pemerintahan SBY sudah beberapa kali menaikkan harga. Untuk itu, ia menilai pemerintahan Jokowi-JK harus siap mempersiapkan kebijakan terkait BBM apapun itu.

Menurut Saleh, Jokowi-JK tidak perlu takut apabila memang harus menaikkan harga BBm. Namun, ia mengatakan, harus ada argumen tepat yang dapat diterima rakyat. Bagi Saleh, ini akan menjadi ujian bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam memulai langkahnya. "Sebagai pemimpin nasional, Jokowi harus mau ambil risiko. Pemimpin itu dilihat keputusannya dalam suasana sulit," kata dia.

Namun Saleh melihat ada kontradiksi dalam wacana kenaikkan harga BBM ini. Ia menyoroti sikap salah satu partai pengusung Jokowi-JK, PDI Perjuangan (PDIP). Jokowi pun kader partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Saleh mengatakan, selama ini PDIP konsisten dalam menolak kenaikkan harga BBM. Bahkan, menurut dia, PDIP pun menolak argumen kenaikan harga BBM untuk menutup defisit anggaran. "Kalau sekarang minta tolong naik, menurut saya agak kontradiksi," ujar dia.

Saleh mengatakan, PDIP sebelumnya menyebut mempunyai berbagai opsi selain dengan cara menaikkan harga BBM. Opsi ini, menurut dia, yang perlu dicari oleh Jokowi. Sehingga, menurut dia, kenaikkan BBM tidak menjadi pilihan terlebih dulu. "Cari opsi itu yang pernah diutarakan PDIP. Itulah yang nanti dikerjakan kalau tidak mau menaikkan harga," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.

Saleh mengatakan, PAN akan melihat bagaimana kebijakan resmi dari pemerintahan Jokowi-JK terkait masalah BBM. Ia pun melihat perlu adanya langkah yang mengiringi kebijakan itu. Ia mencontohkan pada pemerintahan SBY adanya kebijakan lain dengan pemberian subsidi untuk kebutuhan masyarakat. "Kalau mau meniru apa yang dilakukan SBY, silahkan. Tapi tidak ada yang baru begitu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika