REPUBLIKA.CO.ID, DILI -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pihak yang mengatasnamakan tim presiden terpilih. Namun, permintaan itu tak akan dikabulkan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan pemerintahan SBY tak akan menaikan harga bbm diakhir masa jabatannya. Apalagi, dalam dua tahun terakhir sudah banyak kenaikan komoditas yang dilakukan pemerintah.

Sebut saja, kenaikan bbm pada 2012 sebesar 33 persen, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per tiga bulan, hingga rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram dalam waktu dekat.

"Tentu kalau bbm dinaikan juga akan menjadi beban berat untuk masyarakat. Oleh karena itu, melihat banyaknya beban yang ditanggung masyarakat, maka pemerintahan SBY tidak akan menambah beban lagi kepada masyarakat dengan menaikan harga bbm," katanya, Selasa malam (26/8).

Ia memprediksi setiap kali terjadi kenaikan harga bbm, akan memicu inflasi dan juga berakibat naiknya anga kemiskinan. Padahal, dampak tersebut diupayakan untuk dihindari. Ditegaskannya, bukan berarti pemerintah tak berani menaikan atau jangan sampai mewariskan bom waktu kepada pemerintahan berikutnya.

"Justru bukannya nanti kalau dinaikan malah akan membebani pemerintahan berikutnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika