REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulistyanto mengatakan belum ditemukan adanya indikasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium di daerah ini.
"Terus terang sampai saat ini tidak ada (indikasi penimbunan premium), kami juga belum menerima laporan, kalaupun ada penimbunan itu biasanya kalau harganya mau naik, kalau sekarang kan belum akan naik," katanya di Bantul, Rabu.
Menurut dia, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat ini konsekuensinya terjadi pengurangan pasokan ke SPBU termasuk di daerah, kondisi demikian menyebabkan antrean pembelian premium karena faktor psikologis masyarakat khawatir kehabisan.
"Kalau penimbunan saya berkeyakinan kok malam belum ada yang berani, karena tidak ada manfaatnya, namun justru ke faktor psikologis masyarakat yang khawatir kehabisan stok, sehingga berbondong-bondong membeli ke SPBU," katanya.
Bahkan, kata dia masyarakat konsumen BBM bersubsidi yang sebelumnya jarang mengisi tangki kendaraan secara penuh, namun melihat kondisi di lapangan kemudian ikut mengantre untuk membeli penuh di SPBU.
"Makanya kami meminta petugas SPBU supaya lebih cermat dalam melayani pembelian premium, misalnya menemui pembeli yang sama beberapa kali dalam sehari itu diwaspadai, agar diupayakan pelayanan tetap merata," katanya.
Menurut dia, meski kecil peluang untuk penimbunan BBM bersubsidi, namun pihaknya menengarai justru ada kemungkinan penyimpangan pemanfaatan BBM bersubsidi, misalnya dari yang seharusnya untuk usaha mikro namun justru industri besar.
"Makanya kuncinya ada di SPBU, karena misalnya yang diberi rekomendasi itu kan hanya boleh membeli di satu SPBU maksimal 20 liter sehari, sehingga harus cermat jangan sampai melayani yang tidak dibekali rekomendasi," katanya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU wilayah Bantul masih terjadi antrean kendaraan pembelian BBM, kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir menyusul pembatasan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika