REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menyarankan Joko Widodo-Kusuf Kalla menambah anggota koalisi sehingga bisa menopang pemerintahannya di parlemen.
"Kalau bisa menambah partai anggota koalisi agar bisa berperan besar di parlemen," katanya dalam diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa.
Meski demikian, kata Qodari, dalam mencari tambahan anggota koalisi, Jokowi-JK tidak perlu memaksakan diri, apalagi sampai menghalalkan segala cara.
"Ya, seperti waktu mencari anggota koalisi untuk mengusungnya dalam pemilu presiden. Tidak ada tawaran di depan. Yang mau ikut, ayo. Yang tidak mau, ya tidak apa-apa," kata dia.
Bahwa jika nanti Jokowi-JK memberikan jatah menteri kepada anggota baru koalisi, menurut Qodari sah saja. Yang penting, kata dia, soal kursi menteri itu tidak perlu diungkapkan saat pendekatan dengan partai yang akan diajak bergabung dalam koalisi.
"Saya yakin akan ada partai yang mau. Tiap partai tentu ingin berpartisipasi dalam pemerintahan," katanya.
Ia menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakah salah satu partai yang berpotensi untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK.
"PPP paling mungkin karena tak ada masalah politik atau psikologis," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer itu.
Sementara untuk Partai Golkar, menurut dia, tergantung dari pembicaraan ketua umum partai itu, Aburizal Bakrie, dengan Jokowi-JK.
Soal jatah menteri, kata dia, tentu partai yang baru bergabung ke dalam koalisi harus realistis, yakni jatah untuk mereka tidak sebanyak partai yang sejak awal tergabung dalam koalisi pengusung Jokowi-JK.
"Saya yakin Jokowi akan memberi kursi menteri meski tak sebanyak partai pengusung," kata Qodari.
Menanggapi rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi, Qodari mengatakan jika pertemuan itu terlaksana akan baik bagi proses penyerahan estafet kepemimpinan nasional.
"Artinya, pengalihan tongkat kepemimpinan akan berjalan mulus," kata dia.
Menurut Qodari, ke depan harus dibuat undang-undang yang mewajibkan presiden yang akan mengakhiri masa tugas menyiapkan transisi kekuasaan kepada presiden baru sehingga estafet kepemimpinan nasional berlangsung mulus.
"Kalau sekarang transisi tidak ada masalah karena SBY memang sudah menyelesaikan periode kedua pemerintahannya. Bagaimana kalau nanti ada incumbent yang kalah terus marah dan tidak mau membantu?" kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika