REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meminta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) membatasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) oleh warga yang menggunakan jerigen.
"Karena pembelian BBM dengan menggunakan jerigen ini yang menyebabkan persediaan bensin di SPBU cepat habis," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Hambali kepada Antara per telepon di Pamekasan, Selasa malam.
Ia telah menyampaikan permintaan itu saat menggelar rapat koordinasi dengan Pertamina, yang digelar pemkab bersama para pemilik SPBU di Pamekasan, Senin (25/8).
Menurut Hambali, warga yang hendak melakukan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen hendaknya menunjukkan surat izin usaha. Sebab dengan cara seperti itu, maka distribusi BBM kepada masyarakat juga jelas.
"Mereka yang memiliki surat izin pembelian, kan yang jelas BBM yang dibeli itu akan dijual lagi, bukan ditimbun," kata Hambali.
Sebenarnya, kata dia, pola pembelian dengan menunjukkan surat izin usaha bagi warga yang hendak melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jeriken itu sudah lama diberlakukan.
Akan tetapi, sejauh ini belum diterapkan secara maksimal oleh pengelola SPBU yang ada di Pamekasan. Sehingga, semua orang bisa membeli BBM dengan menggunakan jeriken, kendatipun bukan pedagang bensin eceran.
"Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat saya menjadi camat, surat izin usaha itu baru diberlakukan saat terjadi kelangkaan akibat lambatnya pengiriman BBM seperti sekarang ini," terang Hambali.
Padahal, idelanya, kata dia, itu hendaknya diberlakukan seterusnya sehingga jika ada penguragan distribusi BBM seperti sekarang ini, pihak SPBU sudah terbiasa hanya melayani pembelian BBM bagi warga yang bisa menunjukkan izin usaha.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan pemkab di sejumlah SPBU di Pamekasan, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih lancar, kendatipun memang ada beberapa SPBU yang sempat kehabisan stok, namun kini sudah teratasi.
"BBM juga masih tersedia, sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak ada kelangkaan," katanya menjelaskan.
Sementara, terkait dengan banyaknya antrean kendaraan bermotor di berbagai SPBU di Pamekasan sejak Pertamina melakukan pengaturan distribusi BBM bersubsidi, menurut Hambali itu hanya bentuk kepanikan warga. "Mereka khawatir BBM habis, padahal jatah distribusi sudah sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat," katanya menambahkan.
Hambali juga menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan mengantisipasi kemungkinan adanya aksi penimbunan BBM bersubsidi itu.
Manurut Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, saat ini Polres Pamekasan telah memerintahkan personelnya melakukan pengamanan di semua SPBU yang ada di Pamekasan.
"Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran ataupun aksi penimbunan terhadap BBM bersubsidi ini," terang Kapolres.
Polisi, kata dia, menerapkan dua pola pengamanan, yakni pola pengamanan terbuka dan pola pengamanan tertutup. Pola pengamanan terbuka dilakukan oleh petugas berpakaian seragam, sedangkan pola pengamanan tertutup dilakukan oleh petugas berpakaian premen.
"Dan Alhamdulillah, sejauh ini aman-aman saja dan tidak ditemukan adanya upaya penimbunan oleh masyarakat," terang Nanang Chadarusman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika