REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres terpilih, Jusuf Kalla (JK) mengklaim masih sejalan dengan konsep Joko Widodo (Jokowi) terkait opsi kabinet. Alternatif yang akan diterapkan pada komposisi kementerian pada pemerintahan 2014-2019 pun sudah dibicarakan bersama.
Dia mengatakan, opsi perampingan kabinet hanya usulan dari tim transisi. Bukan keputusan yang diambil Jokowi-JK.
Alasannya, baik JK mau pun Jokowi, sama-sama tidak menginginkan arsitektur kabinet ramping pada periode mendatang.
"Jokowi juga tidak bicara kalau kabinet kita akan ramping. Saya sudah komunikasikan semuanya dengan Jokowi," kata JK usai berkantor di PMI, Selasa (26/8).
Dia membantah isu yang mengarah pada perpecahan kubu Jokowi-JK terkait kebijakan kabinet. Semua pihak yang terlibat dalam proses prapemerintahan pun masih solid. Bahkan, dua hari sekali, JK berkoordinasi dengan Jokowi.
"Yang benar saja? Masa kami tidak kompak. Semalam saya baru saja bertemu dengan Jokowi. Namun itu internal, tidak semua dipublikasikan," ujar dia.
Ia menuturkan, komposisi 34 kementerian tergolong ideal dengan kondisi demografis dan geografis Indonesia. Jumlah tersebut juga memadai dengan komposisi jatah kursi menteri. Hanya, ia enggan terbuka terkait hal tersebut.
Menurut dia, masih terlalu dini untuk membahas jatah kursi menteri. Berapa banyak pembantu presiden pada masa pemerintahannya nanti juga masih belum dibicarakan lebih lanjut. Termasuk bersama Jokowi dan parpol pendukungnya.
"Sabar saja dulu kalau soal itu. Kami belum melakukan pembicaraan. Sabar," kata dia.
Sebelumnya tim transisi menwarkan sejumlah opsi kabinet yang akan ditawarkan ke Jokowi-JK. Antara lain, merampingkan kementerian dengan hanya menyisakan sebanyak 27 kementerian dan satu wakil menteri luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
