REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi masalah perampingan kabinet yang kabarnya akan dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ferry Musyidan Baldan mengatakan nomenklatur atau penamaan kementerian lebih memungkinkan dibanding perampingan kabinet. 

“Yang paling mungkin dilakukan adalah nomenklaturnya. Penamaan kementriannya. Kalau nomenklatur kan penamaannya saja. Itu kan bisa disesuaikan dengan program visi misi,” kata Ferry kepada Republika, Senin (25/8).

Menurut Ferry, perampingan kabinet akan menjadi beban baru bagi pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Perampingan kabinet menuntut adanya penggabungan atau penghilangan kementrian. Ferry mengatakan, upaya ini akan menuntut adanya penataan struktural, kepegawaian, dan upaya penyelamatan aset dari tiap kementrian yang akan digabungkan atau dihilangkan. 

“Pak Jokowi sadar nggak akan mau membelenggu pemerintahannya dengan tugas-tugas internal penataan struktur, penataan kepegawaian, penyelamatan aset-aset. Itu kan pasti butuh waktu,” kata dia. 

Sebelum ini diberitakan, penyusunan kabinet menjadi tantangan pertama Jokowi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan dari kubu lawan politiknya, Prabowo Subiyanto – Hatta Rajasa. Sempat muncul wacana bahwa Jokowi akan melakukan perampingan kabinet. Namun, Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ditentukan apakah aka nada perampingan kabinet atau tidak. 

“Kelembagaan belum jelas, apa 30, 34 kementeriannya, apa cuma 20," ujar dia. 

Sementara itu, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan perampingan kabinet tidak perlu dilakukan karena akan memakan waktu. “"Tidak perlu ada perombakan kabinet. Sebab, itu akan memakan waktu panjang untuk mengondisikan persoalan teknis seperti kantor, pejabat kementerian, penempatan SDM. Kita mau langsung bekerja," kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika