REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) berencana menaikan harga BBM demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beban belanja yang awalnya difungsikan untuk membiayai kebutuhan tersebut akan dialihkan ke sektor pembangunan.

JK mengatakan, ongkos untuk membayar biaya rutin negara, termaksud subsidi sangat besar. Bahkan, kalau tidak mencukupi, maka dana yang mulanya difungsikan untuk pembangunan, difungsikan untuk menutupi pengeluaran itu.

"Kalau jaman pak Soeharto, APBN memang kecil. Misalkan hanya Rp 20 triliun, namun 55 persen untuk pembangunan. Kalau sekarang terbalik, biaya pembangunan kecil, bahkan terancam dipotong untuk pembiyaan subsidi," kata JK, Jumat (22/8).

Pemerintahannya ke depan, JK memang berencana menaikan harga BBM, namun anggaran tersebut tak terbuang. Dana itu untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Sebab, ia bertujuan, tingkatkan kembali pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru merosot. Alasannya, pemerintah tak berani ambil kebijakan yang kurang popular. Sikap itu justru membuat pemerintah saat ini gagal mengelola APBN. 

"Saya sudah melakukan banyak kajian. Memang hanya menaikan harga BBM sebagai satu-satunya solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Bila dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia bisa menjaga stabilitas tersebut, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk naik. Bahkan, dengan kondisi itu, maka perekonomian negara ini bisa setara dengan Malaysia sekarang ini.

"Kita bisa sama dengan negara Malaysia. Jika saat ini hanya sekitar 3000 dolar per kapita, 10 tahun mendatang bisa sampai 7000 dolar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika