REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan permasalahan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Indonesia sejak awal pekan lalu harus segera dipecahkan. Pihaknya mengimbau pemerintah agar pembatasan subsidi BBM benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat.
Menurutnya, kepentingan rakyat jangan sampai dinomorduakan. Pihaknya ingin mendukung pemerintah agar dengan pembatasan BBM bersubsidi tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu agar tidak menambah kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi akibat kemiskinan dan pengangguran baru. Langkanya BBM juga akan berpengaruh terhadap jalur distribusi menjadi terhambat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi mahal.
"Harus ada solusinya. Jokowi akan bicara dengan Presiden SBY dalam waktu dekat, pasti aka nada solusi," kata Maruarar saat dihubungi Republika, Senin (25/8).
Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM, Maruarar mengatakan dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depan akan melakukan pemberantasan mafia minyak dan gas (migas) agar tidak terjadi penyelundupan BBM.
Selain itu, Jokowi-JK akan menerapkan kebijakan tidak melakukan ekspor minyak mentah dan tidak mengimpor minyak jadi. Jokowi-JK juga akan melakukan audit keuangan secara transparan proses pengolahan minyak dari kilang sampai menjadi minyak siap konsumsi.
Menurutnya, negara tetap harus memberi subsidi kepada rakyat terutama orang miskin. Oleh karena itu harus ada kerjasama dengan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia minyak.
"Yang pasti BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak bisa bicara sepotong-sepotong. Jokowi-JK akan membangun sistem yang utuh supaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran," kata dia.
Pada tahun ini, pemerintah melakukan pengurangan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Hal itu sesuai dengan APBN-P 2014. Akibatnya, pemerintah membatasi pasokan BBM bersubsidi ke setiap daerah. Sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah besar SPBU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
