REPUBLIKA.CO.ID,LAMPUNG SELATAN -- Gerakan masyarakat sipil (civil movement) di Provinsi Lampung perlu diperkuat untuk membangun basis kesadaran kritis masyarakat dan mendorong pemerintah menjalankan fungsinya secara optimal. Aktivis masyarakat sipil yang diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi, perlu mengembangkan kapasitas diri mereka sendiri sehingga dapat menciptakan ruang yang luas bagi kesadaran dan kualitas ke-civic-an dan demokrasi.
"Yayasan Satunama berkomitmen memperkuat "civic movement" pada arena masyarakat sipil melalui "civic education" di Provinsi Lampung," ujar Senior Coordinator (Building, Bridging and Strengthening Democracy) Satunama, Insan Kamil, di Kalianda Lampung Selatan, Ahad (24/8).
Untuk tujuan tersebut, Satunama bekerjasama dengan Komite Lampung untuk Demokrasi menyelenggarakan Pelatihan Civic Education for Future Indonesia Leaders (CEFIL) level I di Lampung di Rumah Retreat Ngison Nando Kalianda Lampung Selatan, 17--24 Agustus ini. Sebagai aktor demokrasi, Kamil menambahkan, aktivis masyarakat sipil di Lampung menghadapi tantangan dan sejumlah kendala eksternal. "Belum lagi situasi dan kondisi internal mereka sendiri yang tidak sepi dari tantangan kepemimpinan, kapasitas organisasi, jaringan dan lain-lain," katanya.
Aktivis masyarakat sipil yang diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi, menurut Kamil, perlu mengembangkan kapasitas diri mereka sendiri sehingga dapat menciptakan ruang yang luas bagi kesadaran dan kualitas ke-civic-an dan demokrasi. "Lalu kontrol rakyat berdasarkan kesetaraan politik, kemudian ruang publik yang adil dan setara bagi semua, lantas partisipasi dan pemenuhan hak-hak perempuan, dan pencegahan konflik dengan strategi politik damai," ujarnya pula.
Perihal tujuan kegiatan tersebut, Kamil menjelaskan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep, nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi serta relasi keduanya dalam era globalisasi. Pelatihan itu juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman peserta tentang isu-isu perempuan serta tantangan dan peluang bagi partisipasi mereka dalam demokrasi, meningkatkan kecakapan dan ketajaman analisis peserta tentang kondisi masyarakat sebagai pijakan bagi pengembangan demokrasi dan perubahan sosial.
Para peserta, katanya, dapat mengembangkan keterampilan memilih dan mengembangkan media alternatif sebagai ruang merebut dan membentuk formasi isu-isu publik, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan dan instrumen-instrumen pengelolaan konflik yang terjadi antarmasyarakat (horizontal), masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah (vertikal). "Pelatihan ini juga memfasilitasi peserta untuk merefleksikan dan mengembangkan model-model kepemimpinan masyarakat sipil," kata Insan Kamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
