REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia (UI), Roy Darmawan, menyatakan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai sudah tepat.

"Kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah hal yang tepat karena subsidi banyak tidak tepat sasaran," tutur Roy saat dihubungi Republika, Ahad (24/8). 

Menurut Roy, subsidi yang dikakukan terus-menerus juga mengurangi kemandirian dan membuat orang kurang bertanggung jawab. Tepatnya, tanggung jawab atas pilihan transportasi, prioritas pengeluaran individu dan sejumlah faktor lainnya. 

Pengurangan atau bahkan penghilangan subsidi BBM, lanjutnya, akan membuat alokasi subsidi itu tepat guna dan sasaran untuk sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

Misalnya, peningkatan mutu kesehatan masyarakat, perbaikan mutu lembaga pemasyarakatan yang saat ini kondisinya sangat menyedihkan dan perbaikan kualitas hidup warga di daerah kumuh. 

Pengurangan subsidi BBM, jelasnya, berarti akan ada kenaikan harga BBM. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Jusuf Kalla (JK) pun harus terus-menerus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. 

"Hal ini berimplikasi pada makin sadarnya masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi umum. Akibatnya, masalah kemacetan yang banyak merugikan semua pihak pun berkurang," ungkapnya. 

Kebijakan ini juga mengurangi pembelian kendaraan pribadi yang merupakan sumber kemacetan di jalan raya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika