REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi dikritik atas pemberlakuan kebijakan buka-tutup akses untuk berbagai negara menyisir warga negaranya dalam insiden Mina.
“Jika Indonesia mempunyi jamaah haji terbanyak, maka seharusnya Indonesia juga diberikan kesempatan lebih banyak untuk melakukan penyisiran korban,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Senin (28/9).
Meski Ledia memaklumi sulitnya akses perizinan untuk melakukan penyisiran ke rumah sakit karena terkait keselamatan korban, namun ada hal-hal yang perlu ditoleransi di saat kondisi darurat.
"Ya memang sih untuk kondisi normal saja memang susah untuk masuk rumah sakit dan mencari identitas pasien. Namun, seharusnya pemerintah Arab Saudi bisa memilah-milah untuk kondisi darurat seperti ini," ungkapnya.
Selain itu dalam menghadapi situasi yang terbatas, jika memang Indonesia tidak berhasil melobi pemerintah Arab Saudi untuk diberikan akses lebih, maka petugas haji harus dikerahkan secara maksimal ketika ada kesempatan untuk Indonesia.
Misalnya, jika ada kesempatan satu hari untuk melakukan penyisiran maka sebaiknya mayoritas petugas haji diprioritaskan untuk bertugas di sana. Karena, menurutnya, semakin banyak sumber daya akan semakin mempercepat proses pengidentifikasian korban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
