REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla memastika peristiwa penyerangan jamaah salat Idul Fitri dan pembakaran masjid serta kios-kios di Tolikara, Papua, bukan karena permasalahan pengunaan pengeras suara atau speaker.
JK menjelaskan di Tolikara memang terdapat peraturan daerah (Perda) tentang penggunaan speaker di rumah atau di tempat ibadah. Namun pihak muslim di Tolikara telah mendapatkan ijin dari aparat keamanan maupun pemerintah daerah untuk menggunakan speaker selama Shalat Idul Fitri.
Tetapi karena ada acara bersamaan di Gereja, maka jemaat gereja meminta agar pemerintah daerah menegakan Perda tersebut dan melarang umat muslim menggunakan speaker meski saat salat Idul Fitri.
"Jadi mereka menggunakan alasan speaker, tapi berkembang seperti itu," ujar JK, Ahad (19/7).
Mengenai surat edaraan agar marga muslim tidak menyalakan speaker pada saat Shalat Idul Fitri, JK telah meminta pihak kepolisian mencari tahu lebih detail, apakah surat itu memang benar atau tidak.
Walaupun memang benar surat itu diedarkan, JK menilai bahwa surat tersebut tidak serta merta menjadi alasan masyarakt untuk melakukan kekerasan kepadan jamaah muslim saat Shalat Idul Fitri.
Sebab keputusan tertinggi mengenai berbagai kegiatan tetap dikeluarkan pemerintah daerah dan pihak kepolisian.
Seperti diberitakan sebelumnya, perayaan hari Idul Fitri pada Jumat (17/7) lalu di Tolikara, Papua, diwarnai dengan penyerangan kelompok tertentu terhadap jamaah yang hendak menunaikan salat Ied. Selain itu sebuah masjid juga terbakar dalam peristiwa itu.
Sebelumnya, Wapres JK mengeluarkan komentar yang menyinggung akar masalah dikarenakan penggunaan speaker yang dinilai menganggu umat beragama lainnya.
"Memang asal muasal soal speaker itu mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara-acara seperti itu," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
