REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ribuan orang yang berasal dari 30 organisasi masyarakat (Ormas) Islam se-Bandung Raya, menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Gedung Sate, Jumat (11/7). Mereka, mengecam agresi militer yang dilakukan oleh Israel pada penduduk Palestina yang telah menelan ratusan korban.
Aksi damai tersebut, digelar sekitar pukul 13.30. Massa, bergerak dari Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai) ke Gedung Sate, Bandung Indah Plaza (BIP) dan berakhir di Gedung Merdeka. Selain berorasi, massa pun mengumpulkan donasi untuk membantu rakyat Palestina.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, langsung mendatangi pendemo. Deddy yang akrab disapa Demiz, ikut berorasi dan menyatakan keperihatinannya terhadap agresi Israel tersebut.
''Saya apresiasi aksi ini. Saya bisa merasakan juga yang dialami saudara kita di Palestina. Ini masalah kemanusian,'' ujar Demiz di hadapan ribuan orang.
Demiz menilai, perlu ada penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ia berharap, pemerintah baru bisa memberikan kontribusi secara nyata untuk menyelesaikan masalah Palestina ini. ''Ini bukan hanya perjuangan islam semata, tapi perjuangan semua,'' katanya.
Menurut Demiz, Ia sebenarnya mempertanyakan agenda apa yang dilakukan PBB selama bertahun-tahun. Apa gunanya, kata dia, PBB melihat penindasan ini.
''Kenapa untuk bangsa Palestina dibiarkan berlarut-larut. Mudah-mudahan apa yang dilakukan mendapat perlidungan dari Allah SWT,'' katanya.
Menurut Korlap Aksi Solidaritas Palestina, Nugroho Adi Negoro, jumlah Ormas Islam yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut sebanyak 30 Ormas. Di antaranya, dari KAMMI, LDK, HMI, dan Persis. Hampir semua aliansi masyarakat Kota Bandung, berkumpul menyatakan sikap terkait kemanusian ini. ''Selain aksi damai, kami pun mencari donasi untuk Palestina. Karena, 125 orang meninggal akibat serangan itu,'' katanya.
Nugroho berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden SBY dan presiden yang nanti akan terpilih bisa tegas pada Palestina dengan mendukung kemerdekaan Palestina dan menentukan haknya ke depan. Selain itu, pemerintah ke depan harus proaktif terhadap perdamaian dunia.
''Kami menginginkan pemerintah diplomasi ke PBB dan mendukung kemerdekaan Palestina karena isu bersama. Israel cukup represif, jadi Indonesia harus cukup proaktif,'' katanya.