REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, Kota Bandung memiliki banyak potensi wisata halal. Namun saat ini belum termanfaatkan dengan baik sehingga belum bisa menjadi destinasi baru di Kota Bandung.
Untuk menggali potensi wisata halal itu, Pemkot menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung. Kerja sama yang dilakukan, terutama terkait pemetaan.
"Kota Bandung punya sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), produk, tapi belum digali. Jadi akan kerja sama dengan STP terutama terkait kajian," ujar Kenny kepada wartawan, The 11th International Tourism and Hospitality Grand Recruitment, di STP Bandung, Selasa (23/5).
Dengan bantuan STP, Kota Bandung nantinya bisa memiliki destinasi wisata baru. "Kalau sekarang kan, yang terbesar kami menawarkan wisata kuliner hampir 40 persen," katanya.
Ketua STP Bandung Anang Sutono mengatakan, untuk mendukung konsep wisata halal, STP telah melakukan penelitian tentang Kota Bandung. Saat ini STP telah memiliki pusat kajian halal. Serta, memiliki pemetaan wisata halal. Kajian pemetaan ekosistem halal di Kota Bandung telah dilakukan pada Juli tahun lalu.
"Kota Bandung bisa mengklaim sebagai kota halal destination. Rugi kalau tidak mengklaim karena potensinya banyak," katanya.
Sementara menurut Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, pemerintah sudah mengatur tentang produk halal dalam undang-undang tentang jaminan produk halal pada 2014. Bahkan, pemerintah pusat telah membuat desk khusus untuk wisata halal. Saat ini, di Indonesia ada belasan provinsi yang telah menyatakan sebagai provinsi halal.
"Saya berharap Kota Bandung bisa menjadi /leader untuk wisata halal ini," katanya.
Saat ini, yang harus disiapkan adalah sudut pandang tentang wisata halal. Yakni, menyiapkan kebutuhan muslim saat berwisata. "Pertunjukannya juga, bisa dikembangkan ke arah wisata halal. Karena kan kaya dan bisa dikembangkan," katanya.
Dikatakan Ledia, agar sukses menjadi kota wisata halal, Kota Bandung harus bersinergi dengan lembaga, sekolah, DPR dan kemeneterian. "Jepang, sudah mulai siap membuat muslim friendly. Padahal mayoritasnya bukan muslim," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
