REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN -- DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau meminta aparat kepolisian tidak "tebang pilih" dalam mengusut dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanjung Balai Karimun.
"Kami mengapresiasi kinerja kepolisian yang menangkap pelaku penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU. Kami harapkan diusut sampai tuntas dan tidak tebang pilih," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Karimun Zulfikar di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Zulfikar mengatakan, pengungkapan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Jalan Soekarno Hatta, Tanjung Balai Karimun merupakan terobosan karena ia menengarai praktik tersebut sudah berlangsung sejak lama.
Menurut politisi Partai Hanura itu, kelangkaan BBM di SPBU Jalan Soekarno Hatta yang terjadi berulang-ulang diduga dipicu praktik penyimpangan pengelolanya, yaitu dengan modus dilangsir dan dijual secara eceran di kios-kios BBM.
"Apa yang kami duga selama ini ternyata terbukti. Karena itu, kami mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas, tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku," kata dia.
Persoalan kelangkaan BBM, terutama jenis premium yang terjadi berulang-ulang, menurut dia dapat menghambat pengembangan investasi di kawasan perdagangan bebas.
"Bagaimana investor mau masuk kalau minyak tidak ada. Kami berharap penyebab langkanya BBM ditelusuri dan dicarikan solusinya sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata dia.
Zulfikar juga menyatakan turut mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan para pelangsir BBM di SPBU yang menjadi pemicu kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di SPBU satu-satunya di Pulau Karimun Besar tersebut.
"Kebijakan pemerintah daerah menertibkan kios-kios BBM ilegal patut didukung. Tapi, kami berharap agar pemerintah daerah mencarikan solusi agar penertiban kios-kios BBM ilegal itu tidak berdampak pada sulitnya mendapatkan premium," tuturnya.
Ia mengatakan, keberadaan kios-kios BBM selama ini menjadi alternatif bagi warga dalam mendapatkan bahan bakar kendaraan.
Jika kios-kios BBM yang sebagian besar tidak mengantongi izin ditutup, maka praktis kebutuhan BBM warga bergantung pada SPBU dan APMS Kuda Laut Jaya.
"Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan BBM di pangkalan-pangkalan BBM, agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU maupun APMS," kata dia.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi dari APMS ke pangkalan-pangkalan BBM.
"Harus ada pengawasan secara ketat agar BBM bersubsidi yang didistribusikan APMS ke pangkalan. Hal ini kami sampaikan karena berdasarkan pantauan dalam sepekan ini, hampir semua pangkalan BBM tutup. Ini menimbulkan pertanyaan kemana pasokan BBM yang diperoleh pangkalan dari APMS," ucapnya.
Diberitakan, Polres Karimun menetapkan beberapa karyawan SPBU Jalan Soekarno Hatta sebagai tersangka kasus penyelewengan premium dengan modus dijual secara eceran.
Sementara itu, Pemkab Karimun melalui tim monitoring pendistribusian BBM memperketat pengawasan dan pencegahan para pelangsir untuk mengisi BBM berulang-ulang di SPBU Jalan Soekarno Hatta.
Selain itu, tim monitoring juga mulai melakukan penertiban terhadap kios-kios premium tanpa izin yang jumlahnya mencapai ratusan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika