REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebanyak 3.094 aparat kepolisian, Kamis (21/8) mengamankan tujuh akses masuk Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dan tiga tempat yang dianggap rawan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan diumumkan pada hari yang sama yaitu Kamis siang.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hubungan Masyarakat (Humas) Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengatakan, 3.094 polisi akan mengamankan sejumlah lokasi di Surabaya. Menurutnya, ada kemungkinan terjadi aksi unjuk rasa seperti pascapengumuman putusan MK. 

“Apapun hasilnya,pasti ada pihak yang kecewa terkait hasil putusan MK,” ujarnya kepada Republika, Kamis. 

Untuk itu, pihaknya menetapkan status siaga I dalam melakukan pengamanan jelang putusan MK. Pengamanan yang dilakukan di Surabaya yaitu penyekatan akan dilakukan di tujuh titik. Yakni pintu masuk dari arah Madura ke Surabaya,Gresik ke Surabaya, Sidoarjo, Bundaran Waru, Karangpilang, Pondok Candra,dan SIER.

Tujuh titik itu, kata dia, dilokalisir jangan sampai ada massa masuk lewat tujuh titik itu. Pengamanan obyek vital juga dilakukan di Gedung Grahadi, Balai Kota Surabaya,Tugu Pahlawan, Taman Bungkul, hingga kantor partai politik. Selain itu, pengamanan juga akan dilakukan di tujuh pusat keramaian dan pusat perbelanjaan di Surabaya.

Pihaknya memastikan memasang tenda-tenda peleton selama pengamanan. Sementara untuk pengamanan titik rawan difokuskan di tiga tempak yaitu KPU Provinsi Jatim, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya, dan KPU Kota Surabaya. Pengamanan mendapat back up dari aparat Polda Jatim dan tentara nasional Indonesia (TNI).

Selain pengamanan unjuk rasa, kata Suparti, skenario mencegah konvoi juga disiapkan karena ada pihak-pihak yang puas dengan hasil MK. Kemudian merasakan euforia yang berlebihan.“Ini yang kita antisipasi,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika