REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) menyebut, masih banyak anak di ibu kota yang putus sekolah. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar untuk anak.

Pada praktknya, kata dia, masih banyak anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan kepada anak yang tidak mampu.

"Kita melakukan penghematan besar-besaran dinas pendidikan. Daripada beli kursi, lebih baik dialokasikan untuk anak-anak jalanan agar tidak ada yang putus sekolah," kata Ahok dalam sambutannya dalam Peringatan Hari Anak Nasional di Jakarta, Rabu (20/8).

Apalagi, kata dia, kewajiban itu sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 34. Yaitu, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. 

"Dipelihara itu bukan cuma diurusin, tapi ya pendidikannya juga diperhatikan," ujar mantan bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok menilai, masih banyak anak-anak terlantar dan belum memperoleh pendidikan karena adanya pejabat yang abai dengan kondisi di sekitarnya. Hal itu juga bertentangan dengan undang-undang.

"Kalau ada (membiarkan anak terlantar), berarti dia melanggar undang-undang. Kalau ada pejabat begitu, apalagi pemerintahan, enggak pantas dia jadi pejabat, turun aja," kata pria kelahiran Manggar, Belitung Timur tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika