REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD terpilih, Fahira Idris mendesak Kapolri segera mengeluarkan aturan jilbab bagi polwan. Karena peraturan jilbab bagi polwan belum juga dikeluarkan. 

Padahal, pagu anggaran 2015 sudah disetujui oleh DPR. "Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan aturan jilbab bagi polwan," ujar Fahira kepada Republika, Selasa (19/8).

Menurutnya, persoalan anggaran yang selama ini dianggap kendala sudah terjawab. Karenanya, Polri harus segera membuat segala halnya, termasuk desain jilbab yang akan digunakan.

Menurut Fahira, jilbab merupakan hak bagi perempuan yang mengenakan. Karenanya, sudah sewajarnya Polri memenuhi hak polwan yang akan mengenakan jilbab.

Fahira menilai, jika Polri menunda peraturan jilbab polwan, maka akan menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Namun, Fahira juga meminta kepada Polri agar hak perempuan lainnya selain yang ingin memakai jilbab juga tidak harus dilupakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika