REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengamankan Mahkamah Konstitusi sejak 19 Agustus 2014 pukul 00.00 WIB. Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan, nantinya akan diberlakukan status siaga satu bagi seluruh Polda di seluruh Indonesia.
Namun, status tersebut bukan berarti negara dalam keadaan genting. Ronny menjelaskan, siaga satu ialah Polri menyiagakan dua pertiga jumlah anggota untuk melakukan pengamanan.
Anggota akan melakukan pengamanan terhadap lokasi yang menjadi hasil kajian intelijen perlu dilakukan penjagaan, patroli dan pengawasan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas).
''Jadi yang siaga adalah anggota Polri, itupun hanya duapertiga dari jumlah anggota Polri, karena sepertiga anggota tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa melayani masyarakat yang membutuhkan pengamanan, melaporkan kasus, dan sebagainya,'' kata dia, Senin (18/8).
Ia melanjutkan, siaga satu juga diperuntukkan agar masyarakat bisa beraktifitas seperi biasa. ''Siaga satu berlaku untuk polisi artinya polisi siap amankan masyarakat, tugas pengamanan sudah menjadi kewajiban polisi sebagaimana amanat konstitusi, jadi Kapanpun , di saat apapun dan pada situatsi apapun,'' kata Ronny.
Ronny mengatakan, ada 10 Polda yang mengirimkan 20 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk membantu mengamankan pengamanan di Ibukota Jakarta, khususnya Gedung MK. 10 Polda itu terdiri dari lima Polda di Jawa seperti Jawa Barat, Banten, Jateng, DIY, Jatim, dan lima Polda diluar Pulau Jawa, yaitu Polda Lampung, Sumsel, Bengkulu, Jambi dan Kaltim.
20 SSK pasukan Brimob, saat ini sedang bergerak dalam perjalanan menuju lokasi penugasan masing-masing. ''Ada 14 titik di pintu masuk Jakarta dari arah Polda Jabar dan 7 titik di pintu masuk dari arah Polda Banten,'' kata Ronny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
