REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut bahwa ia memaksakan tiga jenderal Polri masuk dalam kabinet pemerintahannya. Jokowi menegaskan, hingga saat ini ia belum menentukan siapa-siapa saja sosok yang akan menduduki kursi menteri.
"Urusan kelembagaan saja belum, baru dimulai, apalagi kabinet. Apalagi ada kata-kata dipaksakan," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Senin (18/8).
Jokowi kembali menjelaskan, hingga saat ini tim transisi baru menggodok struktur kelembagaan kabinet. Proses itu ditargetkan selesai pada pertengahan September. Setelah itu barulah ia mencari sosok yang dinilai mampu menduduki jabatan di kabinet.
Menurut Jokowi, urusan memilih menteri adalah hak preogratifnya sebagai presiden. Adapun tim transisi bertugas menggodok konsep dan memberinya opsi-opsi saja.
Seperti diketahui, Indonesian Police Watch (IPW) menyebut ada upaya memasukkan tiga jenderal senior Polri ke dalam kabinet Jokowi-JK. Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, upaya ini karena kalangan kepolisian merasa punya peranan besar dalam 'mengawinkan' pasangan Jokowi-JK sebelum Pilpres 2014 berlangsung.
Neta mengatakan, dua dari tiga posisi itu adalah Menko Polhukam dan Mensesneg. "Ketiga jenderal senior itu ada yang sudah pensiun dan ada yang masih aktif,'' kata dia, Senin (18/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
