REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi, berpendapat, untuk memperkuat pemerintahan ke depan, maka capres terpilih Joko Widodo tidak bisa hanya bersandar pada partai politik koalisi saat ini.

"Jokowi tidak bisa hanya bersandar pada parpol koalisi saat ini. Jokowi harus memperluas dukungan dengan parpol non-koalisi lainnya untuk memperkuat pemerintahan," kata Ahmad Atang, di Kupang, Senin terkait arah koalisi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perluasan dukungan ini, penting agar perjalanan pemerintahan Jokowi-JK tidak diganggu secara politik di parlemen.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK menjadi kuat kalau mendapatkan dukungan penuh dari parlemen, agar program-programnya dapat berjalan secara maksimal.

"Jokowi dapat memperluas dukungan parpol di parlemen, namun tetap menghormati hak-hak dalam menjalankan fungsi politiknya di parlemen dengan tidak berusaha melakukan penjinakan, katanya.

Dia mengatakan, partai politik, parlemen, pers dan kekuatan 'civil society' harus memberi ruang yang cukup agar capres/cawapres terpilih Jokowi-JK dapat berkonsentrasi penuh membangun bangsa ini.

"Kalau terus diganggu dengan hal-hal yang berbau politik yang tidak produktif, sehebat dan sekuat apapun perintahan yang dibangun nantinya, tidak bisa berkonsentrasi penuh dalam bekerja untuk menyelesaikan agenda-agenda yang menjadi prioritas pemerintah," katanya.

Ahmad Atang yakin Jokowi-JK pasti berhasil merealisasikan semua janji-janjinya, asal pemerintahannya tidak diganggu secara terus menerus oleh kepentingan politik sempit.

Hanya saja, jika kelompok Koalisi Merah Putih terus mengganggu dengan hal-hal yang berbau politik, maka pemerintah tidak akan berjalan efektif, katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika