REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Theo L. Sambuaga mengatakan rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009 tentang pelaksanaan Munas selanjutnya di tahun 2015 telah mendapat persetujuan dari Jusuf Kalla (JK). Theo bahkan menyebutk JK sebagai tokoh Golkar yang mendorong lahirnya rekomendasi tersebut.

"Waktu itu kan Pak JK Ketua Umum Golkar yang mengusulkan," kata Theo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/8).

Theo tidak menampik ada sejumlah kader dan tokoh Golkar yang medesak percepatan Munas pada 2014. Desakan itu menurutnya didasarkan pada anggapan bahwa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar mengharuskan Munas diadakan lima tahun sekali.

"Ada beberaapa pihak termasuk Pak Agung mengusulkan supaya Munas Oktober (2014) karena berdasarkan kepada AD/ART, lima tahun," ujar Theo.

Namun begitu Theo menilai argumentasi percepatan Munas yang didasarkan pada AD/ART tidak tepat. Pasalnya keputusan agar Munas dilaksanakan pada 2015 sudah menjadi keputusan tertinggi partai. "Keputusan munas itu, keputusan tertinggi," katanya.

Sebelumnya Waketum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutarjo juga mengungkapkan keterlibatan JK dibalik rekomendasi Munas Riau 2009. Dia mengatakan, Selain Aburizal, ada dua pihak lain yang saat itu terlibat. " Keputusan Munas bukan hanya diputuskan Aburizal tapi ada tiga pihak yaitu: JK, Aburizal, dan Surya Paloh," ujar Cicip di Istana Merdeka, Ahad (17/8).

Cicip menyatakan tiga pihak yang terlibat sudah sepakat agar Munas Golkar berikutnya dilaksanakan pada 2015. Sehingga rekomendasi Munas Riau agar Munas berikutnya dilakukan pada 2015 bukan keputusan Aburizal seorang. "Setelah tiga-tiganya setuju, ditetapkan itu. Jadi bukan kemauan Aburizal," kata Cicip.

Ikuti Whatsapp Channel Republika