REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan masih mendorong agar pemasangan tiang pancang pertama (groundbreaking) dua ruas tol Trans Sumatra dilakukan sebelum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada Oktober 2014.
"Tahun ini masih dalam periode kabinet yang sekarang. Dapat akhir September atau awal Oktober, itu harapan kita," kata Djoko di Jakarta, Jumat (15/8).
Djoko mengatakan, dua ruas Trans Sumatera yang kini menjadi fokus pembangunan, yakni ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer dan Palembang-Indralaya (22 kilometer), memang masih menghadapi masalah pembebasan lahan. Namun, dia optimistis dalam waktu sisa dua bulan persoalan lahan itu dapat terselesaikan.
"Ruas Medan-Binjai itu 70 persen tanah milik BUMN. Nanti melalui Menteri BUMN dia ikut share, dia enggak ada masalah pembebasan lahan. Jika Medan-Indralaya sudah satu ruas pembebasan lahannya sudah 70 persen. Jadi optimistis," ujar Djoko.
Namun, pembangunan dua ruas tol itu masih menunggu payung hukum Peraturan Presiden yang akan mengatur BUMN pelaksana dan juga sumber pendanaan proyek itu. "Memang masih menunggu Perpres. Perpres ada, baru kita bicara dimulai. Itu tanyakan lagi ke Menko Perekonomian," ujarnya.
Hingga saat ini, opsi BUMN pelaksana dua ruas tol Trans Sumatra itu masih PT Hutama Karya. Pemerintah memperkirakan biaya untuk membangun ruas tol Medan-Binjai sebesar Rp 2 triliun, dan Palembang-Indralaya lebih dari Rp 1 triliun. Opsi pembiayaan untuk dua ruas tersebut masih berkutat pada dua kemungkinan, yakni lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.771 kilometer dari Provinsi Aceh hingga Bekauheni, Lampung, itu terdiri dari 23 ruas jalan tol. Pembangunan tol yang direncanakan masuk peta ASEAN Highway Network itu bertahap hingga 2025. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 23 ruas tol itu adalah Rp 200 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
