REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, pemerintah telah mempertimbangkan dengan baik PP Aborsi. 

Namun, katanya, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi demi penyempurnaan aturan tersebut. Seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tidak mau menjalankan aturan itu.

"Ya nggak usah dijalankan, nggak usah repot-repot," kata Priyo di Kompleks Parlemen Senayan.

Namun, katanya, karena undang-undang, maka semua harus menaati. "Menurut saya bukan nggak menjalankan, tapi kalau ada yang belum sempurna, sempurnakan saja. Saya rasa pemerintah juga harus mendengarkan itu," ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.

Ia percaya, aspek legal dari regulasi itu telah disiapkan dengan baik. Yaitu, dengan menimbang berbagai hal dari berbagai sisi. 

Ia yakin, pemerintah telah mempertimbangkan masalah tersebut dari sudut kepentingan perempuan dan anak-anak. Termasuk juga sumpah setia kedokteran.

Pertimbangan itu mencakup rasa hormat, pelestarian, dan penghargaan hak hidup. Namun, ia tetap mengajak semua pihak untuk memberikan masukan terhadap aturan ini. 

"Dalam pandangan medis seperti apa silakan para pakar medis mengatakan. Dari pandangan religius agama silakan para ulama menyampaikan pandangannya. Tapi menurut saya pemerintah sudah cukup mempertimbangkan,” kata dia.

"Pasti ini akan mendapat masukan-masukan dan nantinya kalau masukannya bagus untuk menyempurnakan ini, silakan saja," tambah dia.

Priyo juga menampik anggapan kalau PP Aborsi melegalkan pembunuhan terhadap janin atau anak-anak. "Saya tidak melihat hingar-bingar seolah ini melegalkan tentang pembunuhan," kata Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika