REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Permasalahan sekolah gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah nyatanya belum terlaksana dengan tuntas, termasuk pelaksanaan pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota Bandung. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Rabu (13/8) saat di temui di gedungnya usai pengukuhan Paskibraka HUT RI ke-69.
"Ada juga yg dikenakan (biaya-red) khususnya Kota Bandung karena biaya pendidikan yang tinggi, tapi di beberapa kabupaten kota lainnya sudah tidak ada lagi," kata Deddy.
Deddy menjeslakan, dari Pemerintah Pusat sendiri sudah ada APBN yang dikeluarkan untuk setiap sekolah di kabupaten kotanya. Hanya saja mungkin Kabupaten/Kota Bandung belum menerapkan hal tersebut. Kata Deddy dana yang diturunkan dari APBN pusat berjumlah 1 Juta per tahunnya per murid. Belum lagi ditambah dana subsidi Pemerintah Provinsi sebesar 200 Ribu per murid untuk SMA, SMK 300 Ribu per Murid dan 500 Ribu per murid untuk SMA/SMK swasta.
"Kan dari pusat sudah ada kucurun 1 juta rupiah kemudian dari Pemprov 200 juta rupiah, 300 ribu sekolah negri, SMK swasta 500 ribu, plus dari kabupaten kota. Artinya beberapa kabupaten kota belum mengeluarkan itu", jelas Deddy.
Deddy menghimbau orangtua siswa yang masih mengeluhkan persoalan ini untuk segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan kabupaten kota nya. Dirinya menilai pungutan-pungutan liar yang terjadi di daerah harus segera dideteksi dengan diselesaikannya kasus per kasus.
"Nah kita harus bisa mendeteksi sudah sejauh mana pungutan-pungutan yang tidak pada tempatnya. Masyarakat semestinya melaporkannya kasus per kasus. Maka kalo ada demikian secara teknis itu segera laporkan ke dinas tapi konfirmasi dengan dinas pendidikan kab kota tersebut," kata Deddy.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana. Dirinya menghimbau masyarakat untuk segera mengadukan masalah-masalah pendidikan kasus per kasus kepadanya. Elih meminta kepada masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dirinya juga menerima secara terbuka atas keluhan-keluhan masyarakat yang ingin disampaikan secara langsung.
"Mohon dampingannya pada orang tua, ikuti saja mekanisme itu, kalo ada trouble temui saja sekertaris saya. Saya mohon para orang tua ikuti sistemmya yang sudah ditentukan," kata Elih, Kamis (14/8) saat ditemui di kantornya.
Untuk menyelesaikan kasus-kasus pungutan liar dan siswa yang belum juga sekolah, kata Deddy Pemerintah Provinsi terus berkordinasi dengan Pemerintah Kota serta Dispen-Dispen yang ada di kab kota di Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika